Record Details

Implementasi Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Batam

1. UII Repository And Archive

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Implementasi Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Batam
 
Creator Liza Dianti/04.052
 
Subject Hukum Tata Negara
 
Description ABSTRAK
Penelitian ini berjudul implementasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Batam. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh diberikannya otonomi daerah kepada daerah otonom dengan
tujuan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan mengurus rumah
tangganya sendiri. Salah satu daerah yang mendapatkan Otonomi daerah adalah Kota
Batam, Batam merupakan sebuah Kota yang terletak di provinsi Kepri. Dampak dari
otonomi daerah tersebut yaitu daerah tersebut juga harus dapat mengatur perangkat
pemerintahan yang menjalankan otonomi.
Untuk dapat mengatur perangkat daerah diperlukan peraturan yaitu berupa Peraturan
Daerah kota Batam yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Selain memuat
tentang perangkat daerah, dalam skripsi ini juga memuat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan baik dari prinsip-prinsip maupun dari asas-asas nya, kewenangan
daerah otonom dalam pembuatan Perda. Dan dijelaskan juga tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari Prinsip-prinsip dan asas-asas
pemerintahan yang baik.
Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 di Kota Batam dan factor
penghambat serta factor pendukung dari penerapan PP No.41 tahun 2007 di Kota
Batam.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hokum ketatanegaraan dengan metode
pendekatan yuridis yaitu menganalisa permasalahan dari sudut pandang menurut
hokum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat yang akan
diungkapkan dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan Pemerintah No. 41
Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah di Kota Batam.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yang
terkait, serta studi pustaka dari buku-buku dan literature-literatur yang terdiri atas
buku-buku konvesional, peraturan perundangan, serta sumber lain yang mempunyai
kaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu data yang
diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum untuk pembuatan suatu
Peraturan Daerah yang baru harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang
baru. Dilakukannnya perubahan-perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan
atau keadaan masyarakat. Apabila peraturan lama dinilai sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan maka diganti dengan peraturan yang baru dan variabel untuk
menentukan perangkat Pemerintah daerah didasarkan pada jumlah penduduk,
anggaran daerah dan sumber daya alam daerah.
 
Publisher Fakultas Hukum UII
 
Contributor Dr. Syaifudin, SH.,M.Hum.
 
Date 2008-04-21
 
Type Text
 
Source Fak. Hukum
 
Language Indonesia